Intip Belanja APBD Tanjab Timur yang Disorot: Natura Pimpinan DPRD, Laundry Rumdis Bupati hingga Kebun Durian
Tanjab Timur, pojokjambi.id – Sejumlah alokasi belanja di lingkup Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur memantik sorotan tajam. Sederet paket pengadaan dinilai berpotensi boros, kurang urgen, serta tidak berdampak langsung terhadap kepentingan hajat hidup publik luas. Nilainya pun tergolong fantastis. Berdasarkan data yang dihimpun oleh tim redaksi pojokjambi.id , terdapat sedikitnya 52 paket belanja dengan akumulasi total mencapai Rp2.668.505.800. Daftar anggaran ini mencakup berbagai paket yang diklasifikasikan ke dalam label risiko efisiensi anggaran, mulai dari Absurd, High, Medium, hingga Low.
Label paling keras muncul pada plot belanja yang dialokasikan khusus untuk pemenuhan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD. Tercatat ada Belanja Natura dan Pakan-Natura-Kebutuhan Rumah Tangga Ketua DPRD senilai Rp192.000.000. Tidak ketinggalan, pos kebutuhan serupa untuk Wakil Ketua I DPRD dipatok sebesar Rp144.000.000, serta Wakil Ketua II DPRD senilai Rp144.000.000. Jika akumulasi tiga paket natura pimpinan DPRD tersebut digabung, angka yang tersedot mencapai Rp480.000.000. Nilai itu belum mencakup penyediaan alat kebersihan serta bahan pembersih bagi Ketua dan para Wakil Ketua DPRD yang memakan biaya total Rp120.000.000.
Selain itu, masih ada anggaran pemeliharaan alat rumah tangga pimpinan dewan sebesar Rp19.000.000 serta pos langganan internet/TV kabel berlangganan di Sekretariat DPRD senilai Rp91.200.000. Apabila seluruh belanja penunjang kebutuhan domestik dan fasilitas pimpinan DPRD itu dijumlahkan, total anggarannya menembus angka Rp710.200.000. Hal inilah yang memicu tanda tanya besar di tengah masyarakat.
Di kala warga masih mendambakan infrastruktur jalan yang mulus, perbaikan jaringan drainase, peningkatan mutu layanan kesehatan, pembenahan gedung sekolah, hingga stimulasi ekonomi rakyat, APBD justru sarat akan paket-paket yang dinilai condong pada akomodasi kenyamanan para pejabat.
Pembangunan Ruang Laundry Rumah Dinas Bupati Ikut Mencuat Sorotan tajam berikutnya mengarah ke kompleks Rumah Dinas Bupati Tanjung Jabung Timur. Ditemukan adanya paket Konstruksi Pembuatan Ruang Laundry Rumah Dinas Bupati yang memakan biaya Rp132.220.800. Proyek fisik ini didampingi oleh Jasa Konsultansi Pengawasan senilai Rp8.000.000 serta Jasa Konsultansi Perencanaan senilai Rp5.500.000. Tak hanya urusan cuci-pakaian, terdapat pula pos Jasa Perancangan Rehab Dapur Samping Rumah Dinas Bupati sebesar Rp2.720.000. Apabila klaster laundry dan dapur khusus rumah jabatan kepala daerah ini dijumlahkan, total uang rakyat yang teralokasi adalah sebesar Rp148.440.800.
Penyediaan ruang cuci pakaian di rumah jabatan barangkali diklaim sebagai fasilitas penunjang operasional dinas sehari-hari. Kendati demikian, dari kacamata masyarakat umum, pembiayaan ini sangat rentan memantik resistensi sosial karena asas kebermanfaatan langsung bagi rakyat kecil tidak tergambarkan sama sekali.
Kejanggalan Anggaran Perawatan Kebun Durian di Disnakertrans Pos belanja lain yang dinilai tak kalah membingungkan adalah alokasi untuk Jasa Tenaga Kebersihan Kebun Durian yang melekat di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Proyek kebersihan ini dipecah ke dalam beberapa area, yakni Zona 1, Zona 3, Zona 4, Zona 5, Zona 6, Zona 7, dan Zona 8, di mana masing-masing zona dianggarkan rata senilai Rp13.200.000, dengan akumulasi akhir Rp92.400.000. Publik pun melempar pertanyaan mendasar: atas dasar argumen apa pemeliharaan sebuah kebun durian ditempatkan di bawah kendali teknis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi? Apakah kompleks kebun durian tersebut merupakan bagian integral dari skema program transmigrasi lokal, ataukah komoditas aset kedinasan yang berorientasi profit bagi daerah? Minimnya keterbukaan informasi membuat paket ini diwajari memicu spekulasi ketidakwajaran di ruang publik. Disnakertrans Sorotan Suara Masyarakat
“Kalau untuk urusan pemenuhan hak dasar rakyat, dalih yang kerap meluncur dari pejabat adalah keterbatasan porsi anggaran. Namun, begitu melihat kebutuhan belanja domestik dan natura pribadi mereka bisa dengan mudahnya meloloskan angka ratusan juta, di sinilah letak kekecewaan mendalam kami sebagai warga pembayar pajak.” — Ari, Warga Tanjung Jabung Timur
“Jalan lingkungan di kampung-kampung kami masih banyak yang hancur berlubang dan becek. Tetapi anehnya, prioritas APBD justru sigap mengalokasikan ratusan juta hanya untuk membangun ruang cuci pakaian (laundry) di dalam rumah dinas bupati. Adilkah ini?” — Samin, Warga Kabupaten Tanjab Timur
TAGS / TOPIK TERKAIT: APBD Tanjab Timur 2026 • pojokjambi.id • Transparansi Anggaran Jambi • Anggaran Absurd Pejabat • Natura DPRD Tanjabtim • Laundry Rumah Dinas Bupati • Kebun Durian Disnakertrans
