Bupati Muaro Jambi Hadiri Penutupan Rakernas XVII Apkasi 2026 di Batam
Batam – Bupati Muaro Jambi, Dr. Bambang Bayu Suseno, menghadiri penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVII Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Tahun 2026 yang digelar di Grand Lotus Ballroom, Hotel Aston Batam, Selasa (20/1/2026).
Rakernas Apkasi XVII ini menjadi forum strategis bagi kepala daerah kabupaten se-Indonesia untuk memperkuat sinergi kebijakan nasional dan daerah, khususnya dalam peningkatan kinerja aparatur serta percepatan pembangunan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Muaro Jambi menyampaikan harapannya agar hasil Rakernas dapat menjadi rujukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pembangunan di daerah.
Baca Juga:
“Melalui Rakernas ini, kami berharap berbagai rekomendasi dan kebijakan yang dihasilkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan kinerja ASN serta mendorong pembangunan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan,” ujar Bupati Bambang Bayu Suseno.
Bupati juga menekankan pentingnya penguatan sistem manajemen talenta ASN di tingkat kabupaten, melalui harmonisasi kebijakan kepegawaian, penataan formasi pegawai, serta percepatan digitalisasi layanan kepegawaian.
Hal tersebut sejalan dengan arahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Dr. H. Zudan Arif Fakrulloh, SH., MH., yang menegaskan bahwa manajemen talenta ASN menjadi kunci dalam menciptakan birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.
Baca Juga:
Sementara itu, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, H. Yandri Susanto, S.Pt., M.Pd., selaku narasumber Rakernas Apkasi, menekankan pentingnya peran pemerintah kabupaten dalam optimalisasi dana desa, pengentasan kemiskinan ekstrem, serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan dan daerah tertinggal.
“Kabupaten diharapkan mampu memanfaatkan dana desa secara efektif dan efisien agar benar-benar berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dengan berakhirnya Rakernas XVII Apkasi ini, Bupati Muaro Jambi berharap forum nasional tersebut dapat menjadi momentum bagi seluruh kepala daerah kabupaten di Indonesia untuk memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkeadilan.
Baca Juga:
Artikel Terkait
